1.        Tersusunnya Permenaker Nomor 13 Tahun 2017 tentang Politeknik Ketenagakerjaan. Pembentukan Politeknik Ketenagakerjaan sebagai perwujudan atas kebutuhan sumber daya manusia yang profesional di Bidang Ketenagakerjaan dan sekaligus sebagai bentuk jawaban atas kebutuhan sumber daya manusia yang handal, siap pakai dan siap kerja.

2.    Tersusunnya Kepmenaker mengenai jabatan dan kelas jabatan di Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu Kepmenaker 249 Tahun 2017, Kepmenaker 299 tahun 2017, Kepmenaker 27 Tahun 2018 yang merupakan hasil dari peningkatan indeks reformasi birokrasi dan peningkatan capaian pada semua area perubahan reformasi birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan.

3.     Penelaahan/pengkajian untuk menilai ketepatan tugas dan ketepatan fungsi organisasi. Selain itu juga melakukan evaluasi tugas dan fungsi serta menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan serta menganalisis kemungkinan tumpang tindih, baik antar unit kerja maupun dengan instansi lain.

4.         Atas penelaahan/kajian serta evaluasi sebagaimana tersebut pada angka 3, telah dilakukan perubahan dan penyempurnaan tugas dan fungsi pada beberapa unit kerja. Perubahan dan penyempurnaan tugas dan fungsi tersebut dengan tersusunnya Permenaker Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenaker Nomor 13 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

5.   Selain itu, penguatan pelaksanaan fungsi ketenagakerjaan di daerah juga telah dilakukan dengan pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) Sidoarjo dan BLK Banyuwangi. Pembentukan BLK tersebut disahkan dengan tersusunnya Permenaker Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan Permenaker Nomor 21 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja.

6.         Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi berimplikasi pada penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNSP, sehingga diperlukan perubahan pada Permanaker tentang Sekretariat BNSP. Perubahan Permenaker tersebut sekarang sudah mencapai proses pembahasan rancangan Permenaker tentang Sekretariat BNSP yang baru.

7.     Sosialisasi, baik mengenai evaluasi tugas dan fungsi organisasi maupun permenaker terbaru tentang penataan organisasi, juga telah dilakukan. Sosialisasi dilakukan tidak hanya pada unit kerja yang mengalami evaluasi dan perubahan tugas dan fungsi tetapi juga pada unit kerja lain mengingat perubahan peraturan juga dijadikan pedoman pelaksanaan organisasi di Kementerian Ketenagakerjaan.

8.         Menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP, serta melakukan seleksi bagi Calon Anggota BNSP Tahun 2018-2023.

9.         Manfaat yang diperoleh dari Area Perubahan Nomor 3 yaitu:

a.    Terpenuhinya kebutuhan organisasi saat ini, terutama dalam memenuhi kebutuhan SDM Ketenagakerjaan

b.    Membantu mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing).

Penataan organisasi mendukung kesesuaian pelaksanaan pekerjaan pada tiap unit kerja sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam mendukung penguatan organisasi Kementerian Ketenagakerjaan.