1.   Dalam rangka mendukung pencapaian reformasi birokrasi pada area perubahan penataan tatalaksana, maka telah dilakukan percepatan implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, melalui penetapan Peraturan Menter Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 24 Mei 2017;


2.    Menindaklanjuti Permenaker 5/2017 tersebut, telah dilakukan kegiatan Sosialiasai dan Bimbingan Teknis mengenai penyusunan SOP AP yang melibatkan semua Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kemnaker;


3.    Evaluasi produk ketatalaksanaan terkait dengan Administrasi Pemerintah, telah ditindaklanjuti oleh semua Unit Kerja Eselon I dengan melakukan revisi/ penyempurnaan dan penyusunan terhadap SOP AP yang sudah ada maupun yang belum ada;


4.    Saat ini, Unit kerja Eselon I Kemnaker ttelah melakukan revisi/ penyempurnaan dan penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan, dengan rincian: Ditjen Binwasnaker sebanyak 318 SOP, Ditjen PHI dan Jamsos sebanyak 7 SOP, Ditjen Binalattas sebanyak 77 SOP, Ditjen Binapenta dan PKK sebanyak 357 SOP, Inspektorat Jenderal sebanyak 49 SOP, Sekretariat Jenderal sebanyak 210 SOP, dan Barenbang sebanyak 127 SOP.


5.    Manfaat yang diperoleh dari area perubahan penataan tatalaksana (area 4), yaitu:

a.    Terstandarisasinya cara atau prosedur-prosedur yang dilakukan oleh aparatur dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya;

b.    Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi;

c.    Berkurangnya tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;

d.    Meningkatkan efisiensi dan efetivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan; 

e.    Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur.