1.   Dalam rangka mendukung pencapaian reformasi birokrasi pada area perubahan penataan tatalaksana, maka telah dilakukan percepatan implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, melalui penetapan Peraturan Menter Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 24 Mei 2017;


2.    Menindaklanjuti Permenaker 5/2017 tersebut, telah dilakukan kegiatan Sosialiasai dan Bimbingan Teknis mengenai penyusunan SOP AP yang melibatkan semua Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kemnaker;


3.    Evaluasi produk ketatalaksanaan terkait dengan Administrasi Pemerintah, telah ditindaklanjuti oleh semua Unit Kerja Eselon I dengan melakukan revisi/ penyempurnaan dan penyusunan terhadap SOP AP yang sudah ada maupun yang belum ada;


4.    Saat ini, Unit kerja Eselon I Kemnaker ttelah melakukan revisi/ penyempurnaan dan penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan, dengan rincian: Ditjen Binwasnaker sebanyak 318 SOP, Ditjen PHI dan Jamsos sebanyak 7 SOP, Ditjen Binalattas sebanyak 77 SOP, Ditjen Binapenta dan PKK sebanyak 357 SOP, Inspektorat Jenderal sebanyak 49 SOP, Sekretariat Jenderal sebanyak 210 SOP, dan Barenbang sebanyak 127 SOP.


5.    Manfaat yang diperoleh dari area perubahan penataan tatalaksana (area 4), yaitu:

a.    Terstandarisasinya cara atau prosedur-prosedur yang dilakukan oleh aparatur dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya;

b.    Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi;

c.    Berkurangnya tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;

d.    Meningkatkan efisiensi dan efetivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan; 

e.    Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur.


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 19 Tahun 2016 tentang Peta Bisnis Proses Kementerian Ketenagakerjaan (L0) dan Peta Bisnis Proses L1.

Peta Bisnis Proses L2 di Kementerian Ketenagakerjaan sudah ditetapkan dengan keputusan Sekjen/Dirjen/Irjen/Kabadan adalah sebagai berikut :

Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP.661/SJ/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.

Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP.208/Lattas/VI/2016 tanggal 6     Juni 2016.

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor KEP.1605/PPTKPKK/X/2016  tanggal 17 Oktober 2016

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.479/PHIJSK/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor KEP.295/BINWASK3/IX/2016  tanggal 14 September 2016

Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Nomor KEP.357/BPPK/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016

Telah ditetapkan Peraturan Menter Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 24 Mei 2017.

Inventarisasi dan Review Standar Operasional Prosedur / SOP (Bisnis Proses L3) yang sudah ada, dan penyempurnaan / penyusunan  SOP sejalan dengan Peta Bisnis Proses.

Permenaker Nomor 26 Tahun 2016 tentang  E-Goverment

Permenaker Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan.

Evaluasi produk ketatalaksanaan (SOP) terkait dengan Administrasi Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan penyusunan dan atau penyempurnaan SOP yang sudah ada.

Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan telah ditindaklanjuti dengan revisi/ penyempurnaan dan penyusunan terhadap SOP yang sudah ada maupun yang belum ada.

Saat ini, Unit kerja Eselon I Kemnaker telah melakukan revisi/ penyempurnaan dan penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan, dengan rincian: Ditjen Binwasnaker sebanyak 318 SOP, Ditjen PHI dan Jamsos sebanyak 7 SOP, Ditjen Binalattas sebanyak 77 SOP, Ditjen Binapenta dan PKK sebanyak 357 SOP, Inspektorat Jenderal sebanyak 49 SOP, Sekretariat Jenderal sebanyak 210 SOP, dan Barenbang sebanyak 127 SOP.