1.     Reviu Renstra  Kementerian Tahun 2015-2019 dan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Reviu ini telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2016, yang merupakan tindak lanjut terhadap rekomendasi Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 dan 2017.

2.     Dalam reviu ini, hal-hal yang telah dilakukan antara lain penyempurnaan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja, baik pada tataran Kementerian maupun Unit Eselon I (terlampir)

3.     Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian dan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

4.     Sebagai tindak lanjut dari reviu renstra Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2015-2019, telah dilakukan penyusunan dan penetapan Indiktor Kinerja Utama melalui peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2017 (terlampir).

a.     Dalam peraturan ini telah diatur secara  rinci definisi operasional dan rumus perhitungan dari masing-masing indikator.

5.     Penyusunan Perjanjian Kinerja.

a.     Perjanjian kinerja tahun 2017 untuk tingkat Menteri sampai dengan Eselon IV telah disusun dan dijabarkan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Kementerian, dan Unit Eselon I serta memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2018 (terlampir)

6.     Penyusunan Laporan Kinerja.

a.     Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 untuk tingkat Kementerian, telah disusun dan disampaikan ke Kementerian PAN & RB melalui surat nomor : B.154/NAKER-SJ/II/2018 (terlampir).

7.     Penyusunan dan penetapan  Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan melalui Permen Nomor 01 Tahun 2018 (terlampir).

8.     8.    Permen ini telah disosialisasikan ke seluruh unit kerja di lingkungan kementerian, dan menjadi pedoman   dalam penyusunan Renstra Unit Kerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

9.     Penyelarasan dokumen anggaran dengan Renstra Kementerian.

a.     Dalam kerangka penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2017 dan 2018, dokumen anggaran seluruh unit teknis telah diteliti dan disesuaikan dengan sasaran dan indikator yang tertuang dalam Renstra, dan hasilnya dibuatkan dalam bentuk catatan hasil penelitian (terlampir).

10.  Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.

a.     Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja di lingkungan Kementerian telah dilakukan setiap bulan, triwulan, dan tahunan melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) oleh Kementerian Keuangan; aplikasi E-Monev PP 39 oleh Bappenas; Laporan triwulanan yang dipantau kinerjanya oleh Kantor Staf Presiden (KSP), serta melalui sistem pelaporan unit kerja pusat dan daerah yang diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 32 Tahun 2016 (terlampir)

11.  Manfaat dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan antara lain adalah :

a.     Selarasnya penganggaran dengan perencanaan.

b.     Selarasnya kinerja dari tingkatan eselon IV sampai Kinerja Kementerian.

c.      Semakin baiknya kualitas dan realisasi  pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja. 

d.     Tercapainya  indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama yang telah diperjanjikan.

e.     Ketepatan waktu penyampaian laporan.

12. Telah ditetapkan Permenakertrans Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmsigrasi. 

13. Telah ditetapkan Permenaker Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019, yang proses  penyusunannya dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Ketenagakerjaan;

14. Permenaker Nomor 27 Tahun 2016 tentang perubahan (review) renstra 2015-2019.

15. Permenaker Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat dan Daerah  di Kementerian Ketenagakerjaan.

16. Pembuatan Perjanjian Kinerja bagi seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sampai dengan Pejabat Administrator (Eselon I sampai dengan Eselon IV).

17. Pembuatan Perjanjian Kinerja bagi seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Ketenagakerjaan;

18. Evaluasi atas penetapan kinerja unit kerja dalam rangka penajaman dan akuntabilitas kinerja unit kerja;

19. Melaksanakan bimbngan teknis terkait dengan peningkatan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas kinerja.

Telah ditetapkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai pengganti Kepmenakertrans Nomor KEP.10/MEN-SJ/III/2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan