§    Hasil penilaian evaluasi PMPRB Kemnaker tahun 2017 oleh tim Kemenpan RB, menunjukkan bahwa salah satu catatan dalam evaluasi adalah masih rendahnya maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang ditandai dengan masih rendahnya tingkat pengawasan langsung oleh atasan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga berakibat pada kurang maksimalnya pencapaian target-target kinerja yang telah dicanangkan pada setiap tahun anggaran, dan juga berpengaruh pada kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditentukan/ direncanakan;

 §   Menindaklanjuti hasil penilaian tersebut, Kemnaker telah melakukan kegiatan sosialisasi penerapan SPIP di lingkungan Kemnaker pada tanggal 15 Maret 2018 kepada Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Para Kepala Balai Besar/Kecil, dengan menghadirkan narasumber Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP;

§   Menetapkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Kemnaker dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 4 Mei 2018;

§   Penerapan dan penyusunan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP.126/SJ/I/2018 Tentang SPIP di Lingkungan Sekretraiat Jenderal tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal;

§   Penyusunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Kementerian Ketenagakerjaan (dalam proses finalisasi);

§    Saat ini, seluruh Unit Kerja Eselon I di Kemnaker sedang dalam proses penyusunan SPIP di unit kerjanya masing-masing;

§   Manfaat yang diperoleh dari area perubahan penguatan pengawasan (area-7), yaitu:

a.    Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga apa yang menjadi  target dapat  tercapai dengan baik;

b.    Keandalan pelaporan keuangan;

c.    Pengamanan aset Negara;

d.    Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

e.    Mendeteksi dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas/kegiatan organisasi.

§   Gratifikasi

Upaya yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan gratifikasi dalah: Penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan antara Menteri Ketenagakerjaan dengan  Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menyusun Permen Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi ASN dan Penyelenggara Negera di Kementerian Ketenagakerjaan, dan Memasang Banner pada tiap-tiap lantai di Gedung Kemnaker Pusat tentang Program Pengendalian Gratifikasi dan dapat diakses melalui Website Suberpungli.id, Layanan SMS ke 1193 dan Layanan Call Center ke 193.

1)    Permenaker Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan;

2)    Tim operasional Pengendalian Gratifikasi & UPG di Kemnaker.

§   Penerapan SPIP

1)    Telah dilakukan kegiatan sosialisasi penerapan SPIP di lingkungan Kemnaker pada tanggal 15 Maret 2018 kepada Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Para Kepala Balai Besar/Kecil, dengan menghadirkan narasumber Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP.

2)    Telah ditetapkankan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Kemnaker dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 4 Mei 2018, sebagai pengganti Permenakertrans Nomor PER.19/MEN/XII/2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi;

3)    Penerapan SPIP telah ditindaklanjuti dengan penyusunan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP.126/SJ/I/2018 Tentang SPIP di Lingkungan Sekretraiat Jenderal tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal;

4)    Saat ini, seluruh Unit Kerja Eselon I di Kemnaker sedang dalam proses penyusunan SPIP di unit kerjanya masing-masing;

5)    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Kementerian Ketenagakerjaan (dalam proses finalisasi);

6)    Menyelenggarakan Diklat Probity Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Auditor APIP Kemnaker.

§   Pengaduan Masyarakat

1)    Telah diterbitkan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran di Kementerian Ketenagakerjaan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 371 Tahun 2015.

2)    Telah dibangun Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) Online.

3)    Telah dibuat Nota Kesepahaman antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor 12/NK/MEN/IX/2015 tentang Perlindungan bagi pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku yang bekerjasama dalam rangka Aksi Pecegahan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

4)    Laporan evaluasi dan tindak lanjut penyelesaian atas pengaduan melalui PO BOX 555, PO BOX 9949, Tropol POS 5000.

§   Whistle Blowing System (WBS)

1)    Nota Kesepahaman antara Kemnaker dan LPSK tentang Perlindungan bagi pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka aksi pencegahan & Pemberantasan tindak pidana korupsi di Kemnaker Nomor : 12/NK/MEN/IX/2015; Nomor: NK-034/I.VIV.4.2/LPSK/09/2015.

2)    Perjanjian Kerjasama antara Itjen Kemnaker dengan Penanggung jawab Bidang Hukum, Kerjasama & Pengawasan Internal, LPSK tentang Pelaksanaan Perlindungan Bagi pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka aksi pencegahan & Pemberantasan tindak pidana korupsi di Kemnaker Nomor : PERJ.01/IJ/IV/2016; Nomor: PERJ-002/DIV.4.2/LPSK/IV/2016.

3)    Laporan dan Evaluasi pelaksanaan WBS.

4)    Kepmenaker Nomor 371 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran di Kementerian Ketenagakerjaan (WBS);

5)    Sosialisasi melalui Website : Itjen.naker.go.id

6)    Memasang Banner mengenai WBS

§   Benturan Kepentingan

Kepmenaker Nomor 188 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian Ketenagakerjaan.

§   Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas dilingkungan Kemnaker menuju WBK dan WBBM, terdapat 3 tahapan:

1)    Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas untuk seluruh pegawai Kemnaker;

2)    Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah pernyataan dari Menaker telah siap menjadi Instansi yang berpredikat Zona Integritas dan telah di tandatangani Piagam Pencanangan Zona Integritas, yang meliputi: Direktorat Bina Pemagangan, Direktorat Jenderal Binalattas, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Direktorat PTKLN, Direktorat Jenderal  Binapenta;

3)    Proses Pembangunan Zona Integritas

a).  Surat Sekjen tentang penetapan 3 unit eselon II sebagai calon zona integritas menuju WBK dan WBBM yaitu Dit, TKA, Dit PTLKN dan Dit. Pemagangan.

b).  Telah diuusulkan lagi 5 (lima) unit kerja UPTP sebagai calon zona integritas menuju WBK dan WBBM yaitu BBPLK Bandung, BBPLK Semarang, BBPLK Bekasi, BBPLK Serang, dan BK3 Bandung.

§   Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli)

1)    Diatur dalam Kepmenaker Nomor 628 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Ketenagakerjaan;

2)    Tugas dari Unit ini adalah melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana di Kemnaker;

3)    Fungsi dari unit ini adalah pencegahan, penindakan dan yustisi.

§   Tingkat Kapabilitas APIP

Untuk meningkatkan kualitas SDM APIP dilakukan Bimtek dan Survei Internal APIP.