Hasil penilaian evaluasi PMPRB Kemnaker tahun 2017 oleh tim Kemenpan RB, menunjukkan bahwa salah satu catatan dalam evaluasi adalah masih rendahnya maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang ditandai dengan masih rendahnya tingkat pengawasan langsung oleh atasan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga berakibat pada kurang maksimalnya pencapaian target-target kinerja yang telah dicanangkan pada setiap tahun anggaran, dan juga berpengaruh pada kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditentukan/ direncanakan;


2.    Menindaklanjuti hasil penilaian tersebut, Kemnaker telah melakukan kegiatan sosialisasi penerapan SPIP di lingkungan Kemnaker pada tanggal 15 Maret 2018 kepada Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Para Kepala Balai Besar/Kecil, dengan menghadirkan narasumber Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP;

3.    Menetapkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Kemnaker dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 4 Mei 2018;


4.    Penerapan dan penyusunan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP.126/SJ/I/2018 Tentang SPIP di Lingkungan Sekretraiat Jenderal tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal;


5.    Penyusunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Kementerian Ketenagakerjaan (dalam proses finalisasi);


6.    Saat ini, seluruh Unit Kerja Eselon I di Kemnaker sedang dalam proses penyusunan SPIP di unit kerjanya masing-masing;

7.    Manfaat yang diperoleh dari area perubahan penguatan pengawasan (area-7), yaitu:

a.    Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga apa yang menjadi  target dapat  tercapai dengan baik;

b.    Keandalan pelaporan keuangan;

c.    Pengamanan aset Negara;

d.    Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

e.    Mendeteksi dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas/kegiatan organisasi.