Hasil penilaian evaluasi PMPRB Kemnaker
tahun 2017 oleh tim Kemenpan RB, menunjukkan bahwa salah satu catatan dalam
evaluasi adalah masih rendahnya maturitas implementasi Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP), yang ditandai dengan masih rendahnya tingkat
pengawasan langsung oleh atasan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya, sehingga berakibat pada kurang maksimalnya pencapaian target-target
kinerja yang telah dicanangkan pada setiap tahun anggaran, dan juga berpengaruh
pada kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditentukan/ direncanakan;
2.
Menindaklanjuti hasil penilaian tersebut, Kemnaker telah melakukan kegiatan
sosialisasi penerapan SPIP di lingkungan Kemnaker pada tanggal 15
Maret 2018 kepada Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Para Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama dan Para Kepala Balai Besar/Kecil, dengan menghadirkan
narasumber Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP;
3.
Menetapkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Kemnaker dengan Keputusan
Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 4
Mei 2018;
4.
Penerapan dan penyusunan
SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal melalui Keputusan Sekretaris Jenderal
Nomor KEP.126/SJ/I/2018 Tentang SPIP di Lingkungan Sekretraiat Jenderal tentang
Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Sekretariat Jenderal;
5.
Penyusunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Resiko di Kementerian Ketenagakerjaan (dalam proses finalisasi);
6.
Saat ini, seluruh Unit Kerja Eselon I di Kemnaker sedang dalam proses
penyusunan SPIP di unit kerjanya masing-masing;
7.
Manfaat
yang diperoleh dari area perubahan penguatan pengawasan (area-7), yaitu:
a.
Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dapat
berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga apa yang menjadi target dapat
tercapai dengan baik;
b.
Keandalan pelaporan keuangan;
c.
Pengamanan aset Negara;
d.
Ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
e.
Mendeteksi dan mengantisipasi
kemungkinan terjadinya kesalahan dan fraud dalam pelaksanaan
aktivitas/kegiatan organisasi.