Senin, 02 Desember 2019 06:18 WIB
Image

Perempuan semakin banyak bermigrasi untuk bekerja di kawasan ASEAN, dan saat ini hampir separuh dari semua pekerja migran di wilayah ini adalah perempuan. Sementara pekerja migran perempuan secara tidak proporsional terwakili dalam pekerjaan rumah tangga dan sektor perawatan, pekerja migran perempuan juga ditemukan dalam jumlah besar di sektor-sektor lain di negara-negara ASEAN, termasuk konstruksi, pertanian, manufaktur, layanan, dan hiburan. Namun, perempuan memiliki lebih sedikit pilihan daripada laki-laki untuk migrasi reguler dan sering disalurkan ke pekerjaan sektor informal yang berpenghasilan rendah dengan sedikit perlindungan tenaga kerja. Karena ketidaksetaraan dan diskriminasi gender, perempuan sangat rentan terhadap kekerasan dan perdagangan manusia, dan layanan bagi para penyintas kekerasan seringkali tidak memenuhi kebutuhan mereka. Menyadari tantangan-tantangan ini, Uni Eropa mendanai proyek baru, “Safe & Fair: Realizing women migrant workers’ rights and opportunities in the ASEAN region” (2018-2022) as part of the multi-year EU-UN Spotlight Initiative to Eliminate Violence against Women and Girls. Aman & Adil sedang dilaksanakan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Entitas PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pekerja migran, terutama perempuan pekerja migran yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga adalah kelompok yang paling rentan yang sering dianiaya sebagai pekerja maupun manusia. Beberapa contoh penganiayaan yang mereka alami di tempat kerja adalah upah di bawah standar minimum, jam kerja lembur, tidak ada hari libur, akomodasi yang tidak layak, diisolasi, penyitaan dokumen, pelecehan fisik, pelecehan psikologis, dan pelecehan seksual (ILO, 2007; Kemenaker- RI, 2010). Beberapa penyebab terjadinya kasus penganiayaan yang dialami oleh pekerja migran adalah (1) pengingkaran kontrak kerja atau dokumentasi yang tepat oleh pengusaha, dan atau (2) perbedaan interpretasi antara kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha) dari kontrak kerja atau dokumentasi yang tepat.

Setelah sepuluh tahun negosiasi untuk mengimplementasikan Deklarasi Cebu, akhirnya, pada November 2017 di Filipina, negara-negara anggota ASEAN mengadopsi Konsensus ASEAN. Konsensus adalah kemajuan yang signifikan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi pekerja migran yang bekerja di wilayah tersebut. Konsensus memastikan hak-hak pekerja migran, terdiri dari hak dasar dan hak spesifik, kewajiban negara pengirim dan negara penerima, dan standar minimum yang harus dimasukkan dalam kontrak kerja. Standar minimum seperti upah, tunjangan, kondisi kerja, OSH, mekanisme penyelesaian perselisihan serta pemulangan harus dimasukkan dalam kontrak kerja seperti yang dijelaskan dalam Konsensus. Dalam pasal 36 (c) Konsensus, disebutkan bahwa “Negara Penerima akan mengatur pekerjaan para pekerja migran dengan memastikan bahwa syarat dan ketentuan kerja yang jelas, seperti upah, tunjangan pekerjaan, kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan, sengketa ketenagakerjaan mekanisme dan repatriasi disediakan dalam hukum nasional, peraturan, kontrak kerja, atau dokumentasi lain yang sesuai”. Studi ini adalah bagian dari rencana kerja Komite ASEAN tentang Implementasi Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran (ACMW). Penelitian ini dipimpin oleh Pemerintah Indonesia melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja (Indonesia) dan didukung secara teknis dan finansial oleh ILO di bawah program SAFE dan FAIR yang didanai oleh EU-Spotlight Initiative dan Sekretariat ASEAN melalui dana pembangunan ASEAN (ADF).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek perlindungan terhadap pekerja migran perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau disebut sebagai pekerja rumah tangga melalui adanya kontrak kerja atau dokumentasi yang setara yang mencakup persyaratan perlindungan yang dijelaskan dalam Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Pekerja Migran. Sebagai bagian dari penelitian ini, studi ini akan mencakup bagian tentang rekomendasi untuk pengayaan model kontrak kerja (atau dokumentasi yang setara) dan/atau prinsip-prinsip di dalamnya untuk menyelaraskannya dengan ketentuan dalam Konsensus ASEAN.

Menyikapi kondisi seperti di atas Puslitbang Ketenagakerjaan melaksanakan pembahasan awal rencana penelitian yang akan melibatkan Konsultan Nasional dari masing-masing Negara anggota ASEAN, Konsultan Regional yang ditunjuk oleh ILO, dan UN Women, yang dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker.

Komentar