Kamis, 18 Mei 2017 13:39 WIB
Image

Laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Untuk itu, Inspektorat Jenderal Kemnaker terus mendorong unit teknis di tingkat pusat maupun daerah, agar laporan keuangan yang disusun mengacu pada standar akuntasi pemerintah.

Kemnaker mengharapkan kepada seluruh kepala dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, Kepala UPTP, serta pejabat Eselon II pusat yang juga sebagai penanggung jawab DIPA, untuk berkomitmen dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Saat ini Pemerintahan Kabinet Kerja mengharapkan  seluruh Kementerian/Lembaga mendapatkan Opini WTP pada laporan keuangannya. Dan untuk mencapainya ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti ketepatan penyajian laporan, adanya sistem pengendalian intern, kecukupan pengungkapan laporan.

Khusus di lingkungan Kemnaker, untuk mencegah penyimpanan dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan pengawasan fungsional di lingkungan kementerian, termasuk seluruh kegiatan bidang ketenagakerjaan di daerah-daerah.

hal lain yang tidak kalah penting adalah adanya koordinasi pengawasan berupa langkah-langkah secara sistematis, koordinatif, dan konsisten dari seluruh pemangku kepentingan.

Komentar