Rabu, 24 Mei 2017 07:22 WIB
Image

Upaya serius Kemnaker untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara akhirnya berbuah manis. Pasalnya berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan Kemnaker tahun 2016 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Itu artinya  laporan keuangan Kemnaker dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Atas capaian tersebut Kemnaker akan terus memperbaiki tata kelola keuangan dan aset yang dimiliki Kemnaker agar predikat WTP bisa terus dilanjutkan, dengan melakukan langkah-langkah melalui koordinasi semua unit kerja eselon I di Kemnaker, antara lain menyangkut penataan aset dan pembenahan tata kelola keuangan agar menjadi lebih maksimal lagi.

Keseriusan Kemnaker dalam memperbaiki tata kelola laporan keuangan tersebut merupakan sebuah proses panjang yang diawali tahun 2015 dengan diterbitkannya Instruksi Menteri yang isinya meminta semua pejabat eselon I beserta jajarannya berkonsentrasi penuh melakukan perbaikan tata kelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, berorientasi output dan outcome serta menindaklanjuti semua rekomendasi Inspektorat Jenderal.

Langkah-langkah tersebut kemudian terus dimonitor dan ditindaklanjuti secara periodik oleh jajaran Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan fungsional bekerja sama dengan seluruh unit kerja terkait untuk memastikan bahwa semua persoalan yang terkait laporan keuangan telah dapat dituntaskan. 

Dalam laporan yang disampaikan Ketua BPK kepada Presiden, tercatat ada 73 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 (84%) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang mendapatkan opini WTP.  Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 65 persen LKKL yang memperoleh WTP.

BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada delapan LKKL (9 persen) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) terhadap enam LKKL (7 persen). Opini WDP terhadap delapan LKKL dan opini TMP atas enam LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016.

Komentar