Jumat, 19 Mei 2017 07:38 WIB
Image

Kemnaker berkomitmen melindungi TKI dan Calon TKI. Langkah tersebut direalisasikan salah satunya dengan mencabut izin operasional 45 perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), atau yang sebelumnya dikenal sebagai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangn yang berlaku. Pencabutan tersebut bagian dari hasil evaluasi dan pengawasan rutin yang dilakukan Kemnaker, baik pengawasan administratif, inspeksi lapangan terkait sarana dan prasarana penampungan dan pelatihan, maupun investigasi atas pelanggaran.

Dari 45 perusahaan PPTKIS tersebut, 14 PPTKIS diantaranya dicabut karena mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) tidak sesuai ketentuan (unprosedural), 3 PPTKIS dinyatakan tidak memenuhi syarat perpanjangan, 1 PPTKIS terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 23 PPTKIS tidak melakukan perpanjangan izin, serta 4 PPTKIS mengundurkan diri. “Surat pencabutan telah ditandatangani Menaker.

Kasus pengiriman TKI unprosedural salah satunya dilakukan oleh PPTKIS yang mengirimkan tenaga kerja domestik (pembantu rumah tangga) ke negara-negara kawasan Timur Tengah. Padahal, sejak Mei 2015 telah diterbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

Ada beberapa PPTKIS yang dicabut izinnya karena masalah sarana dan prasarana. Misalnya, tempat penampungan untuk calon TKI tidak memenuhi syarat yang ditentukan, atau sarana pelatihannya tidak memenuhi standar untuk meningkatkan keterampilan calon TKI.

Dengan pencabutan izin tersebut, selanjutnya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Atase Ketenagakerjaan RI di luar negeri, dan Kedutaan Besar RI diharapkan untuk tidak melayani perizinan pengiriman TKI dari 45 PPTKIS tersebut.

Selain mencabut izin terhadap 45 PPTKIS, Kemnaker juga memberikan skorsing tiga bulan kepada 199 PPTKIS. Skorsing diberikan kepada PPTKIS yang ketahuan tidak mendaftarkan TKI yang dikirim ke luar negeri ke Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri pada BNP2TKI. Tidak masuknya data TKI ke Sisko TKLN menyulitkan pemerintah melakukan pengawasan dan perlindungan kepada TKI. Dan selama masa skorsing, PPTKIS tersebut tidak boleh beroperasi.

Terhadap PPTKIS yang terkena skorsing, diberi kesempatan melakukan verifikasi dan penjelasan. Jika ternyata bisa menunjukkan bukti legalitas TKI yang dikirim, maka skorsing akan dicabut. Jika tidak bisa melakukan pembuktian, maka skorsing ditingkatkan menjadi pencabutan izin.

Komentar