Selasa, 25 Juli 2017 09:03 WIB
Image

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing), Kemnaker menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2017 tantang Tata Cara Pebyesuaian Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan. Pelaksanaan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam kebutuhan SDM organisasi yang ada dalam e-formasi, dan angka kredit kumulatif PNS bersangkutan.

Dalam rangka persamaan persepsi tentang pengembangan dan pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan oleh seluruh instansi pemerintah di daerah, Kemnaker melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan melalui Penyesuaian/Inpassing. Rakornis sedianya dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, namun karena kesibukannya pembukaan diwakilkan kepada Sekretaris Jenderal Kemnaker.

Rakornis dihadiri oleh 2 Pejabat Eselon I Kemnaker, 25 Pejabat Eselon II Kemnaker, 25 Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, 5 Sekretaris Daerah Provinsi, 6 Ketua DPRD Provinsi, dan 16 Perwakilan dari BKD Provinsi.

Dalam Sesi Pertama Bertindak sebagai pemateri dalam Rakornis adalah Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Bapak Aba Subagja, S.Sos., MAP. Sedangkan dalam Sesi Kedua dilaksanakan secara panel dengan pembicara Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian (Sekretariat Jenderal), Direktur Bina Intruktur dan Tenaga Kepelatihan (Ditjen Binalattas),  Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Ditjen Binapenta dan PKK), Direktur Penyelesaian Perselisihan HI (Ditjen PHI dan Jamsos), Direktur Bina Penegakan Hukum, dan Direktur Bina K3 (Ditjen Binwasnaker dan K3). Perwakilan peserta mengharapkan Kementerian PAN RB membuka formasi untuk pengadaan jabatan fungsional (khususnya Bidang Ketenagakerjaan), karena banyak pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang kekurangan Instruktur, Pengawas Ketenagakerjaan, Mediaot HI, dan Penguji K3, mengingat kelima jabatan fungsional tersebut sebagai ujung tombak pelaksaan tugas bidang ketenagakerjaan.

Komentar