Selasa, 12 November 2019 10:28 WIB
Image

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada semua lapisan masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Berkaitan dengan SPBE, untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen baik pada tingkat instansi pemerintah maupun secara nasional.

Untuk mengetahui tingkat kematangan dalam implementasi SPBE di isntansi pemerintah,  Kementerian PAN dan RB pada tahun 2018 telah melakukan evaluasi SPBE terhadap 616 instansi pemerintah pusat dan daerah menghasilkan potret indeks SPBE Nasional sebesar 1,98. Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan indeks SPBE sebesar 2,40. Sedangkan target indeks SPBE Nasional tahun 2018 sebesar 2,60.  Walaupun indeks SPBE Kemnaker sudah di atas indeks SPBE Nasional namun masih di bawah target SPBE Nasional. Ini tentunya menjadi tantangan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di Kemnaker untuk berperan aktif dalam meningkatkan indeks SPBE tersebut.  

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tersebut Kementerian Ketenagakerjaan mulai tahun 2018 telah mengambil langkah-langkah dalam meningkatkan implementasi SPBE, dilanjutkan pada tahun 2019 dengan membentuk Pusat Teknologi Informasi Ketenagakerjaan melalui Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu unit kerja yang bertanggung jawab atas tugas pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi ketenagakerjaan. Pusat Teknologi Informasi Ketenagakerjaan terdiri atas 2 (dua) Jabatan Administrator yaitu Kepala Bidang Sistem Informasi, dan Kepala Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi.

Langkah konkrit selanjutnya dalam implementasi SPBE di Kemnaker yaitu integrasi semua layanan berbasis online ke dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) berbasis online, untuk memberikan single service dalam pelayanan tunggal di Kemnaker. Selain berimplikasi pada efektifitas dan efisiensi pelayanan yang ada, Sisnaker juga diharapkan dapat meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja nasional.

Dalam satu domain website Kemnaker tersebut  terdapat 16 layanan terpadu ketenagakerjaan berbasis elektronik, yang terdiri dari 12 layanan teknis ketenagakerjaan dan 4 layanan pendukung yaitu: layanan pelatihan kerja, layanan pemagangan, layanan penggunaan tenaga kerja asing, layanan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, layanan kelembagaan, sertifikasi, karirhub, standardisasi kompetensi kerja nasional indonesia, produktivitas, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, izin K3 dan SMK3, serta layanan bantuan.

Komentar