Kamis, 01 November 2018 06:58 WIB
Image

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan 1 persen penyandang disabilitas dari total pekerjanya sedangkan  perusahaan BUMN sebanyak 2 persen.

Untuk mewujudkanp asar kerja yang inklusi  bagi penyandang disabilitas untuk bekerja secara formal serta  memiliki ikatan kerja yang jelas dengan perusahaan, dituntut komitmen dari  semua pihak tanpa melihat latar belakang apa pun, menyandang disabilitas atau tidak. 

Permasalahan yang harus diselesaikan bersama oleh pemerintah, perusahaan/dunia usaha, dan komunitas masyarakat adalah menyangkut kompetensi penyandang disabilitas untuk bekerja secara formal.  Penyandang disabilitas harus memiliki daya saing, keunggulan, kompetensi yang bersifat softskill dan hardskill agar mereka juga bisa berkompetisi di pasar kerja dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas.

Untuk mendukung peningkatan kompetensi bagi penyandang disabilitas, 19 Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Kemnaker telah siap mengemban tugas tersebut. Hal ini didukung dengan  kebijakan pelatihan di Kemnaker yang dibuat sesederhana mungkin tanpa adanya batasan, dengan mengesampingkan latar belakang pendidikan formalnya, umurnya, dan penyandang disabilitas atau tidak, serta  pelatihan dilaksanakan secara gratis.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan penyandang disabilitas, Kemnaker menyelenggarakan Seminar dan Expo Tenaga Kerja Disabilitas Produktif 2018 yang merupakan rangkaian kegiatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) pada 3 Desember 2018. Seminar dan expo ini sekaligus mendorong upaya menghilangkan praktik/tindak diskriminasi, khususnya di dunia kerja.

Komentar