Reformasi Birokrasi merupakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut organisasi, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur, untuk meningkatkan kualitas, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, yang sangat dibutuhkan adanya komitmen seluruh jajaran pegawai Kementerian Ketenagakerjaan mulai dari para pimpinan tertinggi sampai pelaksana tugas di unit pelaksana teknis (UPTP), melalui perubahan nyata pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi.

Awal dari tahapan Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan dalam implementasi adalah malaksanakan sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 30 April 2010 yang dihadiri seluruh Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Ruang Rapat Tripartit, dengan pembicara Drs. Ismail Mohammad, MBA, Deputi Ketatalaksanaan selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional. 

Selanjutnya dibentuk Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Menakertrans Nomor KEP.47/MEN/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kemenakertrans dan telah dilakukan perubahan dengan KEP.195/MEN/VIII/2010, selanjutnya dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor  kep. 258/MEN/XI/2010 Tentang Pembentukan Tim Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terakhir dengan Kepmenakertrans Nomor KEP.41/MEN/III/2011 dan KEP.42/MEN/III/2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksana REFORMASI BIROKRASI Kemenakertrans.

Pada Tanggal 5 April 2011, melalui surat Nomor B.72/MEN/SJ-OKP/III/2011 Kemenakertrans telah mengajukan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN. PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Pada tanggal 31 Oktober 2011 Kemnakertrans mengajukan dokumen usulan yang telah disesuaikan dengan  mengikuti/mengacu kebijakan baru Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map  Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, dan pedoman-pedoman lainnya.

Verifikasi Lapangan Pelaksanaan RB Kemnakertrans oleh Tim Teknis Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) Kemen PAN dan RB pada tanggal 11 September 2012 yang dihadiri oleh : 1. Deputi Bidang Program dan RB, Kemen PAN dan RB, 2. Ass. Dep Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB, 3. Anggota Tim Teknis UPRBN serta tim independen, 4. Para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemnakertrans bertempat diRuang Tridharma Gedung A Kemnakertrans.

Pembahasan data dukung dalam rangka pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan 23 K/L pada tanggal 26 s/d 28 Februari 2013 bertempat di Hotel Swissbel Jalan Kartini Raya No.27 Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan 23 Kementerian/Lembaga.

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Setjen oleh Itjen Kemnakertrans pada tanggal 15 Juli 2013 di Ruang Rapat Biro Organisasi dan Kepegawaian, dilanjutkan dengan rapat Tindak Lanjut dan evaluasi PMPRB Kemnakertrans oleh Tim Evaluasi pelaksanaan RB Kementerian PAN dan RB pada tanggal 23 Juli 2014 bertempat di ruang rapat Biro OK yang dihadiri oleh Biro Perencanaan, Biro Hukum, Pusat Humas, Pusdiklat Pegawai, Direktur PPTKA, Direktur PTKDN, Ses Ditjen Binapenta, Direktur Pemagangan, Ses Ditjen Binalattas, Ses Balitfo, Ses Itjen, Direktur PKKAD, dan Assessor inti PMPRB Setjen.

Pada tahun 2014 berdasarkan surat dari Wakil Menteri PAN dan RB selaku Ketua UPRBN Nomor : B/3482/WMPAN-UPRBN/2014 tanggal 22 September 2014 tentang hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dalam surat tersebut dinyatakan bahwa setelah dilaksanakan Evaluasi RB dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN serta meningkatkan kualitas pelayanan publik maka Kemnaker mendapatkan indeks Reformasi Birokrasi sebesar 50,59 dengan katagori "CC"

Pada bulan April 2015 telah dilaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada tingkat unit kerja Eselon I dan tingkat Kementerian, dengan hasil akhir penilaian sebesar 80,65. Sedangkan posisi nilai PMPRB Kementerian Ketenagakerjaan per 31 Desember 2015 adalah sebesar 82,28 karena telah terdapat perbaikan pada area PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM, khususnya pada Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi, dan Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka.

Pada tahun 2016 berdasarkan surat dari Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan  selaku Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Naional Nomor : B/49/D.IPANRB-UPRBN/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dalam surat tersebut dinyatakan bahwa setelah dilaksanakan Evaluasi RB dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN serta meningkatkan kualitas pelayanan publik maka Kemnaker mendapatkan indeks Reformasi Birokrasi sebesar 61,77 dengan katagori “B”.

Pada Februari 2016 Kemnaker telah mengusulkan kenaikan besaran tunjangan kinerja pegawai Kemnaker ke Kementerian PAN dan RB melalui surat Nomor B.13/MEN/SJ-OKP/II/2016 tanggal 18 Februari 2016, dari sebelummnya sebesar 47 % menjadi sebesar 75 %.

Telah dibuat Berita Acara Kesepakatan dalam rangka pemberian/penyesuaian tunjangan kinerja dengan Nomor BA.3084/OKP/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 antara Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kasubdit Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagakerjaan, dan Kasubdit HP Remunisasi, dengan lampiran I Jumlah Persediaan Pegawai Perkelas Jabatan di lingkungan Kemnaker 2016 sebanyak 3.438 Pegawai, Lampiran II Alokasi Anggaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemnaker, lampiran III kesanggupan optimalisasi untuk penyesuaian tunjangan kinerja Kemnaker tahun 2016.

 

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-1116/MK.02/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Permohonan Ijin Prinsip Penyesuaian Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, untuk pembayaran tunjangan kinerja dimaksud diberikan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2016.

 

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor B./02/M.RB.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 hal usul Persetujuan Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Informasi Geospasial.

 

Pada Tanggal 6 Maret 2017 telah dilakukan Harmonisasi Rancangan Perpres tunjangan kinerja di Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian PAN dan RB telah memproses rancangan Perpres tunjangan kinerja ke Sekretariat Negara.